Depp Blogg: IMPPLEMENTASI PEGEMBANGAN MATERI

BAB III

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN MATERI NAPAK TILAS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA MELALUI KAJIAN

JURNAL ONLINE DALAM PEMBELAJARAN PPKn

PADA SISWA KELAS X

A. Materi Napak Tilas Penegakan HAM di Indonesia

1. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

Banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan karena manusia lebih mengedepankan hak daripada kewajiban asasinya. Selain kasus Marsinah, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a) Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Pada kasus ini sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.

b) Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi status Daerah Operasi Militer (DOM), di Aceh. Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dan dengan pola yang sama.

c) Sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal yang semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap para penjahat secara misterius yang terkenal dengan istilah Petrus (Penembakan misterius).

d) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pada kasus ini korban yang meninggal antara lain: Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendrawan Sie, Hapidin Royan dan Alan Mulyadi.

e) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Pada kasus ini lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani Kusuma, Sigit Prsetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal.

f) Pembunuhan Munir sebagai Aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 Septem-ber 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Munir tewas akibat racun arsenic yang kadarnya sangat mematikan.

2. Perlindungan dan Pemajuan HAM

a. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM). Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaanya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah akal dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Hakikat kodrat terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

Menurut pendapat John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan:

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (Kewajiban Asasi Manusia) dan TAM Tanggungjawab Asasi Manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggungjawab Asasi Manusia (TAM). Ketiganya meru-pakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia (baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global) tidak berjalan seimbang maka dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia. Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut:

1) HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.

3) HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.

b. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hak Asasi Manusia di Indonesia haru selalu ada penajuan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Periode tahun 1945 - 1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersamaan dengan itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka menyatakan:

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK kelas X).

Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

a) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

b) Pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. Isi Maklumat tersebut yaitu, pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat utnuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Hal yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab ada di dalam tangan menteri.

2) Periode tahun 1950 - 1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer menda-patkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam buku Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia menyatakan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 (lima) aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Perdebatan di Konstituante berbagai partai politik yang berbeda aliran dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaannya mendahului bab-bab UUD.

3) Periode tahun 1959 - 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Hal yang berkaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan Hak Asasi Manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Telah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warganegara.

4) Periode tahun 1966 - 1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Pada buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, Ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan sebagai berikut:

Isi hakikat daripada Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi, yang berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Dalam pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan yang timbal balik: antarmanusia dengan manusia; antarmanusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air; antarBangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepribadian Pancasila yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban individu terhadap masyarakat (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK kelas X).

Pada awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada masa ini bersifat mempertahankan produk hukum yang umumnya membangun pelaksanaan HAM. Sikap pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Sikap pemerintah ini didasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Meskipun mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat dilakukan melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus Irian Jaya, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nam-paknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Komisi ini bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (termasuk hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada’, Deklarasi Kairo, dan deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.

5) Periode tahun 1998 - sekarang

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Saat ini dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Setelah itu dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour). Pada tahap status penentuan (prescriptive status) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour) mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahap ini ditandai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor 83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU. Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dengan UU nomor 21/1999; Konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Dicanangkan program Rencana Aksi Nasional HAM pada tanggal 15 Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut:

a) Persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM.

b) Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.

c) Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.

d) Pelaksanaan isi perangkat Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.

3. Dasar Hukum HAM di Indonesia

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pada perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. Pertama, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam perundang-undangan tertulis mem-berikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Kelemahanya adalah karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia. Apabila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya memiliki kelemahan pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

a. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara terdapat pada dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat (1).

b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat (2).

c) Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pasal 28.

d) Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, pasal 29 ayat (2).

e) Hak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30.

f) Hak mendapat pengajaran, pasal 31.

g) Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, pasal 32.

h) Hak di bidang perekonomi, pasal 33.

i) Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34.

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Hak diakui sebagai person oleh UU (The Right to recognized as a person under the Law), pasal 7 ayat (1).

b) Hak persamaan di hadapan hukum (The right to equality before the law), pasal 7 ayat (2).

c) Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (The right to equal protection againts discrimination), pasal 7 ayat (3).

d) Hak atas bantuan hukum (The Right to Legal assistance), pasal 7 ayat (4).

e) Hak atas keamanan personal (The Right to personal security), pasal 8.

f) Hak atas kebebasan bergerak (The Right to freedom or removement and residence), pasal 9 ayat (1).

g) Hak untuk meninggalkan negeri (The Right to leave any country), pasal 9 ayat (2).

h) Hak untuk tidak diperbudak (The Right not to be subjected to slavery, servitude, or bondage), pasal 10.

i) Hak mendapatkan proses hukum (The Right to due process of law), pasal 11.

j) Hak untuk tidak dianiaya (The Right not to be subjected to turtore, or to cruel, inhuman or degrading treatement or punishment), pasal 12.

k) Hak atas peradilan yang adil (The Right to impartial judiciary), pasal 13 ayat (1).

l) Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (The Right to an effective remedy by the competent national tribunals), pasal 13 Ayat (2).

m) Hak dianggap tidak bersalah (The Right to be persumed innonence), pasal 14 ayat (1),(2),dan (3).

n) Hak atas kebebasan berpikir dan beragama (The Right to freedom or thought, conscience, and religion), pasal 18.

o) Hak atas kebebasan berpendapat (The Right to freedom of opinion and express), pasal 19.

p) Hak kebebasan berkumpul (The Right to association), pasal 20.

q) Hak atas penuntutan (The Right to petition the government), pasal 21 ayat (1).

r) Hak turut serta dalam pemerintahan (The Right to take part in the gover-nment), pasal 22 ayat (1).

s) Hak akses dalam pelayanan publik (The Right to equal acess to public service), pasal 22 ayat (2).

t) Hak mempertahankan negara (The Right to national defence), pasal 23.

u) setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan, pasal 23.

v) Hak atas kepemilikan (The Right to own proverty alone as well as in association with others), pasal 25 ayat (1).

w) Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (The Right to be arbitrary deprived of his property), pasal 25 ayat (2).

x) Hak mendapatkan pekerjaan (The right to work, to free choice employment, to just and favourable conditions), pasal 27 ayat (1).

y) Hak atas kerja (The Right to work and to pay for equal work), pasal 27 ayat (2).

z) Hak untuk membentuk serikat kerja (The Right to labour union), pasal 28.

3) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Perlindungan dan materi muatan Hak Asasi Manusia dalam Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Hak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran, pasal 28.

b) Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, pasal 19.

c) Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang, pasal 20.

d) Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang, pasal 21.

e) Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, bahkan hak berdemonstrasi dan mengajukan pengaduan kepada penguasa, pasal 22.

f) Hak turut serta dalam pemerintahan, pasal 23.

g) Berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan negara, pasal 24.

h) Hak atas kepemilikan baik sendiri maupun bersama-sama orang lain, pasal 26.

i) Hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 28.

j) Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan masuk kedalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya, pasal 29.

k) Hak dibidang pendidikan dan pengajaran, pasal 30.

l) Hak untuk terlibat dalam pekerjaan dan organisasi-organisasi sosial, pasal 31.

m) Hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, pasal 40.

n) Hak atas jaminan kesehatan, pasal 42.

4) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan atas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28 A.

b) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28 b ayat (1).

c) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28 b ayat (2).

d) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pasal 28 c ayat(1).

e) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, pasal 28 c ayat (1).

f) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, pasal 28 c ayat (2).

g) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28 d ayat (1).

h) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28 d ayat (3).

i) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pasal 28 d ayat (3).

j) Hak atas status kewarganegaraan, pasal 28 d ayat (4).

b. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR. Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

c. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang. Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1) UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Meren-dahkan Martabat.

2) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.

3) UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.

4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5) UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.

6) UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja.

7) UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.

8) UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.

9) UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

10) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

11) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

12) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

13) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

d. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

2) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita.

3) Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta tindak lanjutnya.

4) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar.

5) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.

6) Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

7) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM.

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour). Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia. Penataan aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pertama adalah demokrasi dan supremasi hukum; kedua, HAM sebagai tatanan sosial.

Menurut Prof Bagir Manan, demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Hubungan antara HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan yang simbiosis mutualistik. HAM sebagai tatanan sosial merupakan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai HAM dalam tatanan sosial. Pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education) sangat diperlukan dan terus dilakukan secara berkesinambungan.

4. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia menuntut dibentuknya lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia. Upaya menegakkan Hak Asasi Manusia tersebut, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perem-puan, peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

b. Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM. Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Pembentukan produk hukum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM Internasional.

c. Membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan Hak Asasi Manusia masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Diharapkan keduanya saling bekerja sama dan penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan upaya penegakan Hak Asasi Manusia sering mengalami kendala dan hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Kondisi sosial-budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk negara kepulauan, yang juga memiliki banyak adat dan budaya. Disadari atau tidak, dengan masih adanya stratifikasi dan perbedaan status sosial di negeri ini, seperti pendidikan, usia, keturunan, pekerjaan, dan hal lainya dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan konflik horizontal.

b) Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi yang baik melalui cara personal maupun teknologi. Komunikasi dan informasi inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam pemajuan dan penegakan HAM.

c) Untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, pemerintah tidak jarang meng-ambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan tersebut terkadang harus mengabaikan perbedaan kondisi masya-rakat sehingga tak jarang terdapat hak-hak manusia yang dilanggar.

d) Dibuatnya peraturan perundangan bertujuan untuk mengatur hak-hak manusia agar tidak saling bersinggungan. Sejumlah peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, tidak seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM masih sering terjadi.

e) Tidak hanya pemerintah dan peraturan perundangan yang mengatur persoalan HAM, aparat dan penindaknya sebagai eksekutor memiliki faktor penting dalam penegakan HAM. Penindakan yang lemah mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain.

f) Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM. Masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga negara, seperti pencurian, penodongan, penganiayaan ringan dan sebagainya.

g) Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia sehingga korupsi dan kolusi, masih dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

h) Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas, upaya pemajuan dan penghormatan HAM harus didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Sebagai warga negara sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Diperlukan peran aktif kita untuk secara bersama-sama membantu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal maupun nasional sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dalam Pasal 28 J bahwa kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini mengandung arti bahwa sudah sepantasnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian kita wajib memperjuangkan hak asasi tersebut sesuai dengan kodratnya. Sebagai warga negara, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan hak asasi manusia antara lain dapat berupa hal berikut:

1) Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM. Sikap tersebut kita kemukakan dengan alasan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. Secara hukum pelanggaran HAM bertentangan dengan berbagai peraturan HAM yang ada, baik instrumen HAM nasional maupun internasional. Pelanggaran HAM akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dalam berbagai segi kehidupan.

2) Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mendukung upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM lainnya. Untuk mendukung penegakan HAM yang dilakukan oleh aparat serta proses peradilan HAM dalam upaya penegakan HAM. Bentuk dukungan lain yang dapat kita lakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan.

Masalah penegakan HAM di Indonesia tidak hanya bergantung pada peran pemerintah tetapi juga pada peran serta warga negara. Keberhasilan penegakan Hak Asasi Manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

a) Instrumen HAM (peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM).

b) Aparatur pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya.

c) Proses Peradilan Hak Asasi Manusia, seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi, dan sebagainya.

Menurut Prof Dr. Muladi, SH, pakar hukum pidana dalam buku Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat menjelaskan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sering mengalami beberapa tantangan dan hambatan, di antaranya sebagai berikut:

1) Instrumen penegakan HAM, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum internasional dalam International Crime Court (ICC).

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana sesuai dengan Statuta Roma Tahun 1998.

3) Jika di dunia terdapat 11 kategori kejahatan kemanusiaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil 10 kategori. Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 belum mengaturnya.

4) Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.

B. Kajian Jurnal Online Materi Napak Tilas Penegakan HAM di Indonesia

1. Hak Asasi Manusia di Indonesa Menuju Negara Demokratis.

Menurut Alston sebagaimana yang dikutip Yuliarso (2005) bahwa:

Democratic governance requires the existence of goodgovernance, human rights and democracy. obtaining the standards of democratic governance is needed by Indonesia to be Internationally accepted. Nonetheless, Indonesia's record on human rights leads to the understanding that this country has to pay highly attention on human rights, Five elements can be contested to maluate the position of Indonesia in achieaing the democratic governance.

Democratic governance sering dipahami atas tiga ruang yang dicakupnya: good governance, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Indonesia seperti halnya mayoritas negara-negara lain di dunia, sebagai contoh, berusaha memperbaiki performance-nya dengan berusaha membenahi ketiganya. Pada satu sisi, bila ketiga hal ini telah dan berhasil dipenuhi, suatu negara akan dipandang menjalankan democratic governance secara positif. Empat penekanan yang terkandung di dalam democratic governance, seperti transparansi dan tanggung jawab, kepatuhan pada aturan, hukum, pelibatan partisipasi maksimal, dan desentralisasi setidaknya sudah mewakili hal-hal yang harus dilakukan suatu negara dalam menjalankan good governance. Dua hal yang lain yaitu perlindungan dan peningkatan HAM serta kepatuhan untuk menjalankan mekanisme demokrasi idealnya akan memperkuat good governance guna menuju ke democratic governance. Suatu negara dengan democratic governance dipandang layak terlibat dalam tata aturan baru berlingkup Internasional.

Menurut Yuliarso (2005), di sisi lain ada tiga hal krusial yang harus ikut dicermati. Pertama, hakiki dari democratic governance sebagai sebuah remidi atau cure bagi negara-negara yang terjebak pada suatu transisi keadaan akan kehilangan. Atau berkurang maknanya bila negara-negara itu masuk ke dalam transisi baru yang lain. Kata lainnya perubahan dari satu transisi ke transisi yang lain cenderung mengurangi makna utama democratic governance. Menurut Merdenis (2013), secara terminologis HAM mempunyai banyak istilah seperti, yang dalam bahasa Britania Raya (Inggris) disebut dengan human rights, dalam bahasa Belanda dikenal dengan mensenrechten dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah droits de I’home. Ada juga istilah hak-hak dasar manusia (selanjutnya disingkat HDM) yang dalam bahasa Inggris disebut fundamental rights, dalam bahasa Belanda dikenal dengan grondrechten, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan droit fundamentaux. Terdapat pula istilah hak asasi saja, tanpa mencantumkan manusia dibelakangnya, dengan argumentasi bahwa satu-satunya mahluk yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini yang mempunyai hak asasi hanyalah manusia semata. Menurut Prajarto sebagimana dikutip Yuliarso (2005), masa transisi yang mestinya dipandang masa peralihan menuju ke situasi yang lebih baik, tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk tinggal landas dan membelenggu persoalan negara dari waktu ke waktu.

Kedua, sifat kondisional democratic governance untuk pemenuhan format-format bantuan lembaga atau negara donor menghasilkan ketidaksetaraan hubungan antarnegara dan kadang mengantar pada falsifikasi situasi nyata negara yang mendamba bantuan. Pada tahap ini suatu negara cenderung hanya berusaha mencapai persyaratan formal yang managed, made up dan structured, walaupun dalam kehidupan nyata tidaklah seperti gambaran yang diberikan kepada negara atau lembaga donor. Ketiga, fokus perhatian terhadap democratic governance secara berlebihan berpotensi untuk mengantar pada the cult of the program semata. Hal yang paling sering terjadi adalah peniruan atau pengopian suatu program yang sukses dijalankan suatu negara untuk diterapkan pada negara baru tanpa memperhatikan kondisi sosial, politik dan budaya setempat dan abai pada akibat-akibat negatif yang berkemungkinan muncul.

Persoalan nampak memberat saat kebutuhan akan perlunya democratic governance disandingkan dengan kesanggupan Indonesia yang sejujurnya harus dikatakan kalau masih selalu berada dalam masa transisi. Walaupun persyaratan negatif sudah dipenuhi berada pada masa transisi, perlu uluran lembaga atau negara donor, membuat klaim sebagai negara demokratis, berusaha menjalankan good govermance, serta memperhatikan keluhan dan persoaran HAM, keiinginan mewujudkan democratic governance di Indonesia nampaknya masih jauh untuk bisa dilakukan. Relasi tak berimbang antara negara dan masyarakat, sebagai contoh, hanyalah salah satu hambatan dari sejumlah kendala yang dihadapi Indonesia.

Tulisan berikut akan menyajikan hambatan perwujudan democratic governance di Indonesia, dengan berfokus padu pelaksanaan salah satu ruang cakupannya yaitu Hak Asasi Manusia. Menurut Cranston sebagaimana dikutip Yuliarso (2005), definisi klasik dan menggejala dalam pemaknaan HAM yang sering dipakai dan dikutip adalah:

A human riglt by definition is a universal moral right, something which a1l men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something wich is owing to every human being simply because he [she] is human.

Menurut Prajarto sebagaimana dikutip Yuliarso (2005) dari definisi di atas dan sejumlah definisi lain yang diberikan dalam mencermati HAM, pemahaman atas HAM selanjutnya disebut sebagai berkarakter universal (untuk semua orang, waktu, dan tempat) dimiliki oleh semua manusia. Dari sisi karakter ini saja sejumlah persoalan dan gugatan atas HAM kemudian mengemuka. Sejumlah studi dan kajian yang dilakukan pemerhati hak asasi manusia mengantar pada sejumlah penyebab munculnya gugatan atas ide dan nilai universal HAM. Bila disebutkan, gugatan umum terhadap universalitas HAM adalah sebagai berikut:

a) Menurut Renteln sebagimana dikutip Yuliarso (2005), nilai universal HAM berakar dari pemikiran filosofi dan filosof Barat (western bias) dan dari keyakinan kalau semua orang berpikir dalam corak yang seragam.

b) Menurut Chan sebagimana dikutip Yuliarso (2005), beberapa hak yang termuat di dalam Universal Declaration of Human Rights pada dasamya tidak memenuhi persyaratan untuk aII times. Sebagai contoh, hak untuk memilih wakil rakyat dan hak untuk menikah yang tentunya tidak mungkin diberlakukan pada semua umur. Atas dasar ini maka karakter universal dipandang tidak memenuhi persyaratan lagi.

c) Beberapa hak yang terefleksikan dalam hak asasi manusia cenderung berakar pada ideologi dan budaya liberal dengan mengabulkun nilai-nilai komunitarian yang kemungkinan dipunyai oleh suatu negara dan masyarakat tertentu. Suatu negara atau masyarakat tertentu pada dasamya memiliki aturan sendiri dalam melindungi dan mengakui hak anggotanya.

d) Menurut Ghai dan Caballero sebagaimana dikutip Yuliarso (2005), sejumlah negara Asia termasuk Indonesia memandang universalitas HAM sebagai bentuk agresivitas, imperialisme kultural, hegemoni global, dan pendiktean Barat atas negara berkembang.

Meskipun muncul sejumlah gugatan seperti disebutkan di atas, secara kesejarahan HAM berasal dari Barat, namun tetap berkarakter universal dan internasional: Iegally international, philosophically universal and historically Western. Terlepas dari kecurigaan-kecurigaan dan pemikiran semacam itu, hampir semua negara, termasuk Indonesia, untuk masa sekarang bersedia menerima universalitas. Menurut Yuliarso (2005), pada Deklarasi Bangkok yang diselenggarakan tanggal 29 Maret sampai 2 April 1993 sebelum the World Conference on Human Right di Wina antara 14 dan 25 Juni 1'993, tersirat penerimaan HAM universal ini meskipun Indonesia tetap berharap ada perhatian terhadap beda latar belakang spesifik (sejarah dan budaya, misalnya). Bila kenyataan yang terjadi pada tahun 1993 itu ditarik ke masa sekarang tentu dapat dipertanyakan lebih jauh apakah penerimaan terhadap ide dan nilai universal ini muncul karena penerimaan yang hakiki atas makna universal atau sekadar untuk memenuhi persyaratan standar dalam hubungan antarnegara.

Patut dicatat bahwa sejumlah negara, Australia sebagai contoh memberi persyaratan tentang jaminan HAM yang maksimal untuk menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Selain itu ada pula kemungkinan bahwa penerimaan HAM universal dipengaruhi oleh tuntutan democratic governance. Sejumlah negara juga melangkah jauh dalam mencapai standar internasional HAM, yang diantaranya dilakukan dengan mendirikan Komisi Nasional untuk HAM. Terlepas dari segata motivasi dan latar belakang pendiriannya, Komisi Nasional HAM di sejumlah negara Asia dan Pasifik kebanyakan didirikan atas saran Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) dengan bantuan dari negara-negara yang dipandang cukup maju implementasi HAM-nya. Dapat dipertanyakan dasar penentuan suatu negara, seperti Australia, sebagai suatu negara yang memiliki catatan bagus tentang HAM karena dalam kenyataannyapun Australia masih menghadapi sejumlah perrnasalahan HAM. Sejumlah negara kemudian menetapkan Action Plan, yang sekali lagi merupakan hasil fotokopi dari program Action Plan yang dilakukan negara-negara tertentu (Saputro:2009).

Menurut Yuliarso (2005), persoalan tidak berhenti pada penerimaan universalitas serta upaya-upaya pencapaian standar Internasional HAM. Untuk kasus Indonesia, definisi Cranston di depan barangkali perlu dilengkapi dan dipertajam. Beberapa kejadian pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman HAM tidak sebatas karena hak itu dipunyai oleh semua manusia, namun juga pelayanan terhadap hak itu perlu dilakukan oleh semua manusia.

Apresiasi terhadap HAM di Indonesia perlu pula dipertajam agar tidak sekadar terfokus pada masalah-masalah HAM besar seperti pembunuhan, perusakan massal dan genocide. Nilai-nilai HAM seharusnya diterapkan secara menyeluruh di segala lapisan masyarakat sehingga segala bentuk diskriminasi rasial, seksual dan abilitas benar-benar mendapat perhatian yang memadai. Pandangan awam yang terlalu menyederhanakan HAM perlu pula diluruskan.

Hal itu juga tidak kemudian memudahkan Indonesia dalam berurusan dengan lembaga atau negara donor, apalagi mencapai democratic governance. Kata lain dari persoalan HAM di Indonesia pada dasarnya telah berhulu dan berhilir pada tata penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan. Persoalan-persoalan mendasar HAM di Indonesian di antaranya dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

a. Landasan solid HAM. Menurut Yuliarso (2005), penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan pemakaian Konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM, namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa UUD 1949 dan UUDS 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM.

Sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju-mundur terhadap penegakan dan perlindungan HAM. Menurut Lubis sebagaimana dikutip Yuliarso (2005), menengarai UUD 1945 hanya memuat beberapa pasal terkait dengan HAM, UUD 1949 cenderung mengadopsi dan menerima universalitas HAM, UUDS 1950 memperluas cakupan HAM, dan penggunaan kembali UUD 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Iuli 1959 sebagai langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia. Dari kajian historis, kebanggaan terhadap munculnya pemikiran dan penerapan HAM bisa dilacak dari hal-hal yang dilakukan rakyat dan tokoh-tokoh nasional dengan pepe (berjemur di depan Keraton), perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta dan Tjoet Nja’ Dien di Aceh (menentang kolonialisme), korespondensi Kartini (persamaan derajad antara laki-laki dan perempuan serta hak mendapat pendidikan), hingga ke masa yang relatif lebih bersifat kekinian seperti pendirian Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), ratifikasi sejumlah kovenan yang sebelumnya tidak dilakukan, dan penerapan proses hukum bagi pelanggar.

Menurut Yuliarso (2005), persoalan perbaikan dan perlindungan HAM yang lain di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi Komisi Nasional HAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang banyak dipertanyakan masyarakat. Sebagai contoh, eksistensi Komisi Nasional HAM mendaput kritikan karena dibentuk oleh Pemerintah yang sedang berkuasa (dipandang sebagai Iips-service untuk kalangan Internasional), dikhawatirkan hanya seperti toothless-tiger karena tidak mampu menjangkau pelanggar-pelanggar HAM dari kalangan tertentu, dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan.

Menurut Saputro (2009), penerapan hukum, contoh lainnya, menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di dalam dan di luar negeri. Hasil proses peradilan, pelanggaran HAM di Timor-Timur mendapat tanggapan bernada kecewa dari Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak atau belum tuntasnya sejumlah kasus HAM (kasus Tanjung priok, Lampung, DOM di Aceh konflik sosial-agama di Maluku, terbunuhnya wartawan Bernas Syafruddin (Udin) di Yogyakarta, Peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia "Sabtu Kelabu 27 Juli", tewasnya aktivis buruh Marsinah, penembakan Semanggl penghancuran massal Timor Timur, penembakan di Papua, dan bahkan kasus kudeta tahun l965 yang kembali berusaha diungkup) mengindikasikan adanya persoalan soliditas landasan penegakan HAM di Indonesia.

Pada gilirannya, kurang memadainya landasan kuat untuk jaminan HAM memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan meniadakan pelanggaran. Pernyataan ini terntunya senada dengan pernyataan Amnesty Internasional (1994 dan 1998) yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan pelanggaran HAM. Klaim yang sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai kritikan Amnesty Internasional ini tentunya tidak boleh menciptakan kondisi pemakluman adanya pelanggaran HAM. Kesadaran kurang memadai dengan perbaikan demi perbaikan atau amandemen demi amandemen jika tetap UUD 1945 yang dipakai sebagai dasar.

b. Kebijakan antarezim. Menurut Saputro (2009), semangat untuk memanjakan HAM biasanya hanya berlangsung pada tahun-tahun awal pergantian atau dimulainya suatu rezim. Dua tahun pertama suatu pemerintahan baru di Indonesia biasanya memang memberi janji politik positif terhadap jaminan dan perlindungan HAM. Sebagian bahkan menyebut bahwa masa dua tahun itu sebagai waktu euphoria masyarakat untuk mendapat jaminan HAM nya sebagai warga negara.

Menurut Yuliarso (2005), penyimpangan-penyimpangan terhadap permberian perlindungan HAM cenderung terjadi setelah itu karena berbagai alasan. Dari kacamata negara, pembatasan HAM tentunya disebutkan sebagai upaya untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari kacamata yang lain, pembatasan dan bahkan pelanggaran HAM tetap saja tercatat sebagai suatu aib bagi rezim yang berkuasa dan yang melakukannya.

Menurut Saputro (2009), pemusatan kekuasaan layak disebut sebagai sumber dari persoalan-persoalan HAM yang ada di Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dekrit Anti Subversi No. 11/1963, pelarangan dua partai dan pembungkaman Harian Rakyat uang terjadi pada jaman Soeharto dapat dipandang sebagai cermin pelarangan HAM karena kebutuhan untuk melakukan pemusatan kekuasaan. Beberapa kasus mungkin tidak terlihat langsung adanya hubungan antara pemusatan kekuasaan dan tindakan represif pemerintahan. Apabila dicermati lebih dalam, tindakan repfresif itu tidak dapat dilepaskan dari keinginan pemerintah untuk tidak terganggu.

Pengingkaran HAM yang terjadi pada masa kekuasaan rezim orde Baru juga menampakkan kecenderungan yang serupa. Pada kurun waktu 32 tahun, sejumlah kebebasan berserikat dan kebebasan pers dicederai, diganggu dan bahkan dimatikan. Selain itu, interpretasi terhadap Pancasila (melalui dan dengan nama Demokrasi Pancasila, Pers Pancasila dan Ekonomi Pancasila) cenderung ditentukan oleh kekuasaan dan besifat terpusat. Menurut Lubis sebagaimana yang dikutip Yuliarso (2005), pada periode Orde Baru ada sembilan dilema hukum yang mengganggu penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Kesembilan dilema itu dikategorikannya sebagai politics of regulation, the democracy Pancasila, the dual function of ABRI (dwi fungsi ABRI), the gradual cooptation "insiders or outsiders", effective participation, partial participation or pseudo participation, the press Pancasila, from SIT to SIUPP dan censorship. Klasifikasi atau kategorisasi yang lain mungkin dapat teridentifikasi juga persoalan HAM yang ada di Indonesia selama jaman Orde Baru.

Menurut Yuliarso (2005), tiga jenis pelanggaran mengemuka dan layak catat selama periode pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto (Orde Baru). Ketiga jenis pelanggaran itu adalah pembatasan hak berserikat, pembungkaman Pers dan terbunuhnya pelajar atau mahasiswa. Hal terakhir ini pada umumnya terjadi pada tahun-tahun akhir masa pemerintahan mereka, walaupun kenyataannya tidak berarti bahwa Soekarno atau Soeharto yang secara langsung memberi instruksi dan bertanggung jawab untuk hal itu. Dua pelanggaran pertama sekali lagi menegaskan bahrwa pemusatan kekuasaan merupakan latar belakang teradinya aksi aksi represif itu.

Menurut Yuliarso (2005), hal lain yang dipandang ikut mempengaruhi kebijakan Soekarno dan Soeharto terkait dengan masalah pelanggaran HAM adalah keterlibatan ABRI/TNI di kawasan politik. Wilayah sosial dan politik (bahkan ada yang menambahnya dengan bisnis sehingga tidak sekedar menjadi dwi fungsi melainkan tri fungsi) dipandang memperlebar peluang militer untuk masuk ke ranah pembuatan kebijakan-kebijakan, pelaksanaan dan pengawasannya, hingga justru mendominasi dunia politik di Indonesia. Sejalan dengan rezim Orde Baru, patut dicatat semangat reorientasi militer di Indonesia (TNI/Polri) yang menetapkan, paradigma baru yang terbaik bagi rakyat, itulah yang terbaik bagi TNI.

Menurut Yuliarso (2005), terlepas dari pro dan kontra serta segala kritik yang diberikan, satu hal paling positif dalam usaha penegakan dan perlindungan HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto adalah terbentuknya Komisi Nasional HAM. Lembaga ini dalam kenyataannya menjadi tempat peraduan pelanggaran HAM yang tidak sekadar menampung, namun luga membantu penyelesaiannya melakukan penelitian untuk mencari kebenaran serta memberi rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan langkah-langkah yang dipandang tepat untuk memperbaiki jaminan HAM di Indonesia. Menurut Yuliarso (2005), kecenderungan situasi bisa jadi mulai dan telah berubah pada jaman pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati Sokarnoputri dan sekarang susilo Bambang Yudoyono. Harus dicatat juga bahwa periode Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri tidaklah selama periode pemerintahan Soekarno dan Soeharto, sedangkan periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono masih berjalan dan perlu waktu untuk pembuktian lebih lanjut. Tak dapat diabaikan dan layak dicatat, kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri secara positif mgmberi angin segar dan kekuatan baru untuk peningkatan dan perlindungan HAM di Indonesia. Menurut Saputro (2009), pada situasi positif dalam kenyataannya tetap belum berhasil menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM dan konflik horizontal (sebagai bentuk pelanan HAM kadang dilepaskan dari perpektif HAM yang masih saja terjadi. Pekerjaaan rumah dalam masalah HAM masih banyak yang harus diselesaikan.

c. Perubahan aktor pelanggar HAM. Menurut Fadri (2011), pada periode tertentu, beragam pelanggaran HAM yang terjadi, memperoleh liputan dan dipublikasikan media massa, cenderung mendapat perhatian besar dari masyarakat dan, sebagai konsekuensinya kerap menuai kritik di tingkat lokal, nasional dan internasional, biasanya dilakukan oleh kalangan aparatur negara dan militer. Kasus yang terjadi di Nangroe Aceh Darusallam/NAD (pemberlakuan DOM serta konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM menurut versi GAM dan Gerakan Separatis Aceh atau GSA dalam versi TNI dan Polri), di Timor Timur (sejumlah tragedi dan perlawanan bersenjata; kini memperoleh kemerdekaannya setelah pelakianaan jajak pendapat) dan Papua (gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang menginginkan kemerdekaan) dapat dipakai sebagai contoh pernyataan tentang keterlibatan aparafur negara dan militer.

Menurut Yuliarso (2005), laporan media massa cetak dan elektronik di Indonesia dan peran media massa dalam mengangkat pelanggaran-pelanggaran oleh military state apparatus memang cukup leluasa pada masa sekarang, utamanya sejak rezim orde baru tumbang. Laporan kontras pada tahun 2000 yang dikutip Kompas, sebagai contoh menyebutkan bahwa militer terlibat dalam 207 kasus pelanggaran dengan 131 kasus di antaranya terkategori sebagai pelanggaran serius.

Menurut Yuliarso (2005), hal itu direspon secara positif dan dengan beragam kebijakan operasionalnya di lapangan, militer Indonesia kemudian mencoba membenahi hal ini. Terliput di media massa misalnya, bekal panduan HAM diberikan kepada prajurit-prajurit yang diterjunkan ke suatu daerah konflik, paradigma TNI diubah ke paradigma yang lebih santun dan sikap militer ke kalangan sipil nampanya juga melunak. Kecenderungan menurunnya pelanggaran HAM yang dilakukan militer dan aparatur negara tidak serta merta menurunkan jumlah pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tindak kekerasan terus berlangsung dan ironisnya ada yang membuat pernyataan kalau terjadinya tindak kekerasan itu dapat dimaklumi. Perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan dengan mudah dapat disulut menjadi ajang adu massa, adu kekuatan adu fisik dan tuntutan peniadaan. Artinya jika aparatur negara dan militer berusaha bersikap dewasa dalam masalah HAM, sejumlah individu dan kelompok justru berubah diri dengan memanjakan kekerasan, ketidaksantunannya, ketidakdewasaan berpikir dan sikapnya, dengan mengatasnamakan keyakinan.

Menurut Yuliarso (2005), arti lebih jauh dari kenyataan baru itu adalah munculnya aktor aktor pelanggar HAM lainnya sehingga memperpanjang deretan pelanggaran HAM di Indonesia. Angry mobs serta group dan personal abusers memberi pelangi kategori pelanggar HAM. Sebagai contoh, massa yang menduduki kantor sebuah penerbitan sehingga pekerja media laut dapat bekerja secara maksimal dan proporsional pada dasarnya sama dengan kesalahan aparatur negara pada masa lalu. Menurut Saputro (2009), pelaku kejahatan yang tertangkap dipukuli dan kemudian dibakar hidup hidup, berbagai contoh yang lain yaitu menunjukkan hak asasi untuk kehidupan begitu mudah dirampas oleh orang di luar aparatur negara dan militer. Hal yang terjadi di Indonesia seperti itu nampaknya memberi potret betapa mudahnya hak asasi dikebumikan oleh beragam aktor.

d. Fokus besar dan keterlambatan. Menurut Saputro (2009), hal umum yang sebenarnya kurang tepat diterapkan adalah bentuk pemahaman dan kesadaran untuk menghormati nilai-nilai HAM di Indonesia yang sering terjebak pada persoalan ukuran atau besaran. Pelanggaran HAM diukur secara kuantitatif atas dasar besaran jumlah korban tingkat kekejian dan cara pelanggaran itu dilakukan serta aktor dan dalang dalam kasus pelanggaran itu. Artinya, kasus pelanggaran HAM akan cenderung disoroti dan ditangani lebih serius bila jumlah korban, jenis tindak pelanggaran dan aktor pelakunya terkategori berat dan memenuhi kelayakan muat di media massa. Hal ini juga berkaitan dengan orientasi dan tolok ukur media dalam memberitakan kasus pelanggaran yang terjadi.

Menurut Saputro (2009), hal yang seperti digambarkan di atas seakan abai pada persoalan nyata dari nitai-nilai HAM yang teringkari. Persoalan dan pelanggaran kecil sekalipun mestinya tetap dipahami sebagai sebuah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Bentuk pelanggaran HAM-nya harus dipandang sebagai suatu kesalahan yang layak dan harus dibenahi. Pengabaian pada pelanggaran hal-hal kecil di sekitar masyarakat biasanya menjadi poison of condition dan tanpa disadari bisa meningkat sedikii demi sedikit. Konsekuensinya, ketika pengabaian menjadi besar, impunity berkecenderungan terjadi. Akibat lainnya, kesadaran atas terjadinya pelanggaraan akan datang terlambat dan rentetan akibat ini semakin pandang saat penanganannya menjadi semakin berat, hingga ke titik sudah terlalu terlambat.

Menurut Saputro (2009), contoh kasus ini bisa dilihat dengan ada perbedaan antara kematian seorang pencopet jalanan setelah dibakar massa dan tewasnya sebelas orang warga sipil karena sebuah operasi militer yang salah menerjemahkan perintah komandan. Dari sisi kuantitas jelas, satu orang yang harus dibandingkan dengan sebelas orang sebagai korban. Dari ukuran yang lain, pencopet dipandang lebih banyak merugikan keamanan dan kenyamanan masyarakat daripada sebelas warga sipil yang bisa jadi justru berperilaku baik. Ukuran yang lain lagi memakai massa yang dibandingkan dengan militer sebagai aktor pelanggar HAM, akan tetapi berbagai perilaku massa yang menghakimi seorang pencopet hingga tewas sangat layak untuk ditindaklanjuti. Tidak ada alasan bahwa yang dibunuh hanya satu orang yaitu seorang pencopet, atau korban dari kebrutalan massa.

Menurut Yuliarso (2005), hal yang sama bisa dilakukan di daerah lain dengan alasan yang sama. Rentetan lebih jauh, kejadian-kejadian serupa akan terjadi di daerah lain derngan frekuensi yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan membuat masyarakat terbiasa dengan keadaan itu. Tidak ada satu pun bentuk pelanggaran kecil yang terkait dengan HAM dapat ditolerir. Hal ini berlaku jika Indonesia benar-benar ingin menegakkan dan memberi perlindungan HAM secara maksimal kepada rakyatnya. Pernah terbayang suatu bentuk pengaduan pelanggaran HAM oleh seorang ibu siswa Sekolah Dasar yang datang ke Komisi Nasional HAM hanya karena anak laki-lakinya ditolak saat akan ikut bermain dalam permainan anak-anak perempuan sebayanya. Kemungkinan besar di Indonesia pelanggaran seperti itu tidak pernah terpikir sebagai suatu pelanggaran HAM.

d. Topeng penyelamatan demi Indonesia. Persoalan HAM dapat pula berasal dari kultur pendewaan negeri yang disadari atau tidak telah terjadi di lndonesia. Kebanggaan pencirian terhadap kekhasan Indonesia seakan mem-bentengi nilai-nilai universal HAM untuk diterapkan. Harus diakui bahwa tidak semua nilai bisa diterapkan adalah sebuah keniscayaan, namun berlindung di balik topeng yang bernama for the sake of Indonesia pun tidak selalu bisa dan boleh diterapkan, termasuk dalam hal ini adalah penolakan nilai-nilai HAM hanya karena alasan demi Indonesia.

Masalah demi Indonesia memang layak mendapat pembelaan dan dukungan tentunya hanya bila secara substansial terkait dengan nilai keindonesiaan secara menyeluruh. Hal ini menjadi salah bila alasan demi Indonesia sebenarnya hanya menjadi kedok dari aktivitas sebuah kelompok atau topeng dari kepentingan tertentu yang bila ditelusuri bermuara pada masalah pemusatan kekuasaan dan keengganan untuk menerima kritik dari pihak lain. Pencirian Indonesia hanya dipakai untuk menyelamatkan diri bila teibukti melanggar atau tidak memenuhi standar internasional dalam penegakan nilai-nilai hak asasi manusia yang digariskan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Yuliarso (2005), persoalan perlindungan dan penegakan HAM di lndonesia di atas apabila ditakutkan, akan dapat mengantar pada sejumlah persoalan mendasar HAM yang kemungkinan juga terjadi di negara-negara lain, diantaranya adalah persoalan universalism versus particularism dan relativism, permasalahan tentang jaminan konstitusi dan undang-undang, kepincangan antara tataran aturan dan pelaksanaan di lapangan, serta kesulitan-kesulitan dalam mengupayakan keterlibatan Indonesia dalam mencapai standar internasional HAM. Menurut Aina (2002), Indonesia ditengah-tengah perkembangan zaman harus membenahi kondisi HAM yang demikian, hal ini menjadi semakin sulit ketika harus disertai pula dengan langkah lain yang tak juga ringan dalam bentuk perwujudan good governance dan pelaksanaan demokrasi guna mencapai democratic governance terasa menyesakkan, meskipun tidak salah, ketika upaya ke arah itu harus dikaitkan dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan bukan dalam posisi seimbang untuk menunjukkan political stances Indonesia di peraturan internasional. Menurut Iza (2011:4-7), terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia disebabkan oleh beberapa indikator-indikator antara lain:

1) Pendekatan pembangunan pada masa orde baru yang mengutamakan Security Approach dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM oleh pemerintah.

2) Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan orde baru, dengan pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat pada figure seorang presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyatatas negara sebagai akibat dari penguasaan pra pemimpin negara terhadap rakyat sehingga menimbulkan peluang pelanggaran HAM dalam bentuk pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas masyarakat dan pengekangan hak politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.

3) Kualitas layanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum terwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi diberbagai bidang, akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan, dan demokratisasi. Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan publik yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan pelayan masyarakat.

4) Konflik horizontal dan konflik vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat.

5) Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi, walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan Hak Asasi Manusia yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan; ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin, namun faktanya adalah bahwa instrument tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan terhadap pelanggaran hak asasinya

6) Pelanggaran hak asasi anak. Walaupun piagam hak asasi manusia telah memuat dengan jelas mengenai perlindungan hak asasi anak namun kenyataannya masih sering terjadi perlanggaran hak asasi anak.

7) Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, maka berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia wajib dilindungi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah dan negara. Menurut Listijono (2005:92), pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945 dan dalam Kitab Undang-Undang serta Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Wiratman (2005:33), Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan khusus hanya menangani persoalan pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

Menurut Wiratman (2005:33), pada pemilihan tiga ketentuan didasarkan pertimbangan bahwa: secara hierarki perundang-undangan, UUD 1945 merupakan sumber hukum utama yang harus terjebarkan dalam peraturan pada tingkat bawah, termasuk KUHAP. KUHAP merupakan standar kerja dan sekaligus standar perilaku bagi penegak hukum termasuk polisi, maka sesuai dengan maksud penelitian ini sudah tentu ketentuan–ketentuan dalam KUHAP menyangkut hak asasi manusia perlu mendapat perhatian khusus. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 merupakan hukum acara khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menurut Julia (2006:117-118), hukum acara dari pengadilan Hak Asasi Manusia diatur mulai dari pasal 10 sampai pasal 33, yang mengatur tentang cara penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Komisi Yudisial RI (2013:189), polarisasi pemikiran tentang HAM tercermin juga dalam UUD 1945 sehingga perlindungan hak-hak rakyat di dalam UUD 1945 lebih merupakan pewadahan gagasan Hak Asasi Warga Negara (HAW) yang sebenarnya merupakan penerimaan yang sifatnya partikular atas HAM. Bahkan alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa masih dapat dinilai partikular karena pernyataan itu hanya dijadikan alasan untuk kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan bukan dukungan atas gagasan HAM yang universal. Pasal-pasal lain yang selama ini dianggap sebagai jaminan perlindungan bagi HAM, seperti pasal 27 dan Pasal 28 A-J UUD 1945, sebenarnya lebih merupakan pengakuan atas Hak Asasi Warga negara (HAW) yang partikular.

Menurut Nardulli sebagaimana dikutip Aina (2002), syarat sebuah konstitusi yang baik adalah: memberdayakan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintahan, menggambarkan atau merumuskan kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat dan negara, menyediakan ruang publik yang memadai, dan adanya mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan. Suatu kontitusi yang baik haruslah memuat tentang kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, tentang hak-hak asasi pihak yang diperintah, dan tentang hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Pembatasan kekuasaan negara (pemerintah), adanya pembagian kekuasaan serta jaminan bagi bekerjanya prinsip check and balances adalah hal yang utama dalam setiap konstitusi modern-demokratis.

Menurut Aina (2002), hak-hak yang dijamin secara konstitusional di atas merupakan bagian mendasar dari sistem welfare state yang dibangun di negara-negara Skandinavia. Sementara itu prinsip citizenship juga harus diperhatikan. Prinsip ini mengandaikan dan sekaligus menerima premis tentang kesetaraan warga negara tanpa kecuali dalam segala hal. Pengaturan HAM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan lain diluar UUD 1945, misalnya HAM yang berhubungan dengan proses peradilan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan sebagainya. Konsepsi HAM bangsa Indonesia dapat dilihat dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tercantum dalam Bidang Pembangunan Hukum yang menyatakan bahwa :

HAM sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan meliputi hak untuk hidup layak, hak memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing, hak untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk mengembangkan diri termasuk memperoleh pendidikan, hak untuk berusaha, hak milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul.

Menurut Neta (2013:9), partisipasi dan peran masyarakat sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Tanpa partisipasi masyarakat dan dukungannya maka penegakan HAM akan sia-sia. Partisipasi dan peran masyarakat itu juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Peran itu dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya, semua elemen tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 100).

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 masyarakat baik perseorangan maupun kelompok juga diberi hak untuk ambil bagian agar berperan dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia. Perseorangan atau kelompok masyarakat atau LSM diberi kesempatan untuk menegakkan dan memajukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 UU No 39 Tahun 1999. Dapat diartikan, adanya kemajuan pesat dibidang hukum di Indonesia, karena mengikutsertakan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk berperan aktif. Pasal 100 tersebut tercermin bahwa pengaruh politik ikut berperan sehingga bagaimanapun kelak akan tercermin kepentingan atau tuntutan politik. Pasal tersebut tidak mencantumkan ikutnya lembaga hukum secara khusus walaupun tetap dianggap terakomodasi pada istilah organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

C. Hasil Pengembangan Materi Napak Tilas Penegakan HAM di Indonesia

1. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

a) Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Pada kasus ini sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.

d) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pada kasus ini terdapat korban yang meninggal antara lain: Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendrawan Sie, Hapidin Royan dan Alan Mulyadi.

e) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Kasus ini terdapat lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani Kusuma, Sigit Prasetyo, Muzamil Joko Purwanto, dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal.

f) Pembunuhan Munir sebagai Aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Munir tewas akibat racun arsenic yang kadarnya sangat mematikan.

2. Perlindungan dan Pemajuan HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.

Pengakuan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut HAM. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia. Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Berdasarkan rumusan-rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental. Hak tersebut dianggap sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer).

Negara juga memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat agar terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa. Untuk memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (Kewajiban Asasi Manusia) dan TAM (Tanggungjawab Asasi Manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggungjawab Asasi Manusia (TAM). Ketiganya meru-pakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global tidak berjalan seimbang maka dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut:

1) HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.

3) HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. HAM apabila dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.

b. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan untuk kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Periode tahun 1945 - 1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka menyatakan:

a) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan begitu dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

b) Pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. Isi Maklumat tersebut, yaitu pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat utnuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Hal yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab ada di dalam tangan menteri.

2) Periode tahun 1950 - 1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam buku Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia menyatakan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 (lima) aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Perdebatan di Konstituante terdapat berbagai partai politik yang berbeda aliran dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaannya mendahului bab-bab UUD.

3) Periode tahun 1959 - 1966

Periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Hal yang berkaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan Hak Asasi Manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Telah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.

4) Periode tahun 1966 - 1998

Terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang mereko-mendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, Ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan sebagai berikut:

Isi hakikat daripada Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi, yang berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Pada pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan yang timbal balik: a. antarmanusia dengan manusia; b. antarmanusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air; antarBangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepriba-dian Pancasila yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban individu terhadap masyarakat (30 Tahun Indonesia Merdeka).

Meskipun mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat dilakukan melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus Irian Jaya, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Selain itu, komisi ini bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (termasuk hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada’, Deklarasi Kairo, dan deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.

5) Periode tahun 1998 - sekarang

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya, dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour).

Pada tahap status penentuan (prescriptive status) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour) mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahap ini ditandai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor 83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU

Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan UU Nomor 21/1999; Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Selain itu, juga dicanangkan program Rencana Aksi Nasional HAM pada tanggal 15 Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut:

a) Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.

b) Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.

c) Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.

d) Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.

3. Dasar Hukum HAM di Indonesia

Kelebihan pengaturan HAM dalam perundang-undangan tertulis mem-berikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Adapun, kelemahanya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia. Pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya memiliki kelemahan pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

a. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara terdapat pada dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat (1).

b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat (2).

c) Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pasal 28.

d) Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, pasal 29 ayat (2).

e) Hak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30.

f) Hak mendapat pengajaran, pasal 31.

g) Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, pasal 32.

h) Hak di bidang perekonomi, pasal 33.

i) Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34.

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di antaranya adalah sebagai berikut.